http://alorpos.wordpress.com

KPA Panwaslu Alor Diduga Korupsi 340 juta Lebih

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Alor telah bubar serentak dengan pembubaran Panwaslu se-Indonesia pada akhir Tahun 2009 lalu di Jakarta. Tetapi rupanya lembaga yang tugasnya mengawasi sejumlah Pemilu pada Tahun 2008-2009 lalu ini dibekap aroma korupsi. Dugaan kuat, tindakan korupsi ini dilakukan Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) dan Bendahara Panwaslu Alor.

Iskandar Manapa

MENARIKNYA, yang membongkar skandal korupsi ini dilakukan ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Alor, Iskandar Manapa,S.Sos dan Drs.Handi Swaka. Anggota Panwaslu Alor ini tak sekadar mengungkap, tetapi telah menempuh langkah hukum dengan melaporkan dugaan korupsi ini kepada Kejaksaan Negeri Kalabahi.

Sebagaimana data yang diperoleh Alor Pos, mantan Ketua Panwaslu Alor, Iskandar Manapa,S.Sos dan salah satu anggota, Drs.Handi Swaka melalui surat Nomor Nomor       : 01/P/1/2009 dengan perihal: Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tertanggal 23 Januari 2010.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan Manapa dan Swaka ini terkait pengelolaan biaya anggaran pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2009 pada Kuasa Pengguna Anggaran Panwaslu Kabupaten Alor. Dugaan penyalah-gunaan keuangan yang dimaksudkan menyangkut dengan hak-hak anggota Panwaslu dan staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Alor yang belum dibayar oleh Bendahara, Elisabeth Ola dan Kuasa Pengguna Anggaran, Anderias Luase,SH sebagaimana Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009.

Selain itu, adanya biaya yang diduga dipergunakan tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan penyalah-gunaan keuangan yang dirincikan para pelapor itu yakni;

(1). Biaya Perjalanan Dinas Ke Kecamatan (Transportasi) selama 5 Bulan (Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009),  1 bulan = 6 x perjalanan: 3 x 5 x 6 x Rp. 1.000.000 = Rp. 90.000.000. (2). Biaya Transportasi Lokal Selama 1 Tahun (12 Bulan): 12 x Rp. 910.000 x 3 orang = Rp. 32.760.000. (3). Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Alor sebesar Rp.25.200.000; dipergunakan untuk perjalanan dinas 3 Anggota Panwaslu ke Jakarta dalam rangka Revisi DIPA. Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diserahkan ke Bendahara/Sekretariat. Bendahara menjadikan SPPD itu sebagai bukti biaya perjalanan dinas yang menggunakan dana APBN atau DIPA Panwaslu. Seharusnya dana hibah ini diserahkan kembali ke Anggota Panwaslu masing-masing Rp.8.400.000 sehingga total dana yang harus dikembalikan sebesar= Rp.25.200.000.

(4).Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran; Bantuan BBM Kendaraan Roda dua: 20 x 1 x 12 = 240 ltr x 4500 = Rp 1.030.000. (5). Belanja sewa kendaraan roda dua satu juta rupiah per bulan: 1.000.000 x 12= Rp. 12.000.000. (6). Rapat Evaluasi Dengan Panwascam; * Biaya Akomodasi = Rp. 25.000.000. (7).Pengembaliam dana perjalana dinas ke kecamatan sebesar @Rp 2.000.000 atau sebesar Rp.8.000.000 dari 3 orang Anggota Panwaslu dan 1 orang PNS staf Sekretariat Panwaslu tetapi tidak diberikan kepada Staf Sekretariat; @2.000.000 x 4 orang= Rp.8.000.000. (8). Biaya transportasi ke Kecamatan selama 5 bulan (1 bulan sebanyak 6 kali perjalanan dari bulan Agustus – Desember 2009) bagi staf PNS (1 orang) dan staf non PNS (2 org); 3 x 5 x 6 x 1.000.000 = Rp. 90.000.000.

(9). Biaya transportasi lokal ke kecamatan untuk 4 orang tenaga non PNS bulan Januari–Juni 2009: 4 org x @6.000.000 = Rp. 24.000.000. (10). Biaya transportasi lokal dalam kabupaten/kota bulan Januari – Desember 2009 bagi 1 orang staf PNS dan 2 orang staf non PNS: 3 x 12 bln x @910.000 = Rp. 32.760.000. (11). Biaya sidang/rapat bulan Januari– Desember 2009 : 6 x 6 x 80.000 = Rp. 2.880.000.

Menurut para pelapor, total keseluruhan dana yang diduga telah dikorupsi Elisabeth Ola selaku Bendahara dan Anderias Luase,SH selaku KPA Anwaslu Alor sebesar Rp. 340.640.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Dengan laporan ini, pihak pelapor (Iskandar Manapa,S.Sos dan Drs.Handi Sawaka) mengharapkan agar Kejaksaan Negeri Kalabahi dalam waktu yang singkat bisa melakukan pemeriksaan terhadap Elisabeth Ola Anderias Luase,SH guna mempertanggung-jawabkan kinerjanya.

Asal tahu saja, surat pengaduan kepada Kajari Kalabahi ini, tembusannya disampaikan pula kepada sejumlah instansi terkait, antara lain, Ketua Bawaslu RI di Jakarta, Kepala BPK RI di Jakarta, Ketua Panwaslu Propinsi NTT di Kupang, Bupati Alor di Kalabahi, Ketua DPRD kabupaten Alor di Kalabahi, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi dan Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Kabupaten Alor di Kalabahi.

Berkaitan dengan masalah ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kalabahi, Muhamad Su’ud,SH yang dikonfirmasi Alor Pos, Kamis (4/2/2010) di ruang kerjanya membenarkan pihaknya telah menerima pengaduna dimaksud. Menurut Su’ud, pihaknya sedang mendalami laporan dimaksud dan melakukan Pulkbaket (pengumpulan bahan dan keterangan).

Sejumlah saksi, kata Kajari, telah diambil keterangan. Namun Su’ud belum mau menyebut nama orang-orang yang telah diperiksa itu. Su’ud memastikan bahwa kasus ini tergolong tindak pidana korupsi. j polce,linus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: